Planetary Boundary Layer (PBL)

Planetary Boundary Layer (PBL) atau disebut Atmospheric Boundary layer (ABL) merupakan bagian terendah dari atmosfer dan karakteristikya secara langsung dipengaruhi oleh kontak dengan permukaan bumi. Sehingga tingkat kekasaran dan aktivitas yang berlangsung dipermukaan bumi sangat mempengaruhi tinggi PBL. Ketinggian yang rendah terjadi saat pagi dan malam hari sedangkan menjelang siang ketinggian PBL mengalami kenaikan  . Ketinggian PBL yang rendah saat pagi dan malam hari dikarena tingkat turbulensi yang  terjadi dan berpengaruh terhadap ketinggian PBL sangat rendah jika dibanding dengan turbulensi yang terjadi saat siang hari, kondisi siang hari dengan tingkat penyinaran yang kuat.  Perubahan yang terjadi pada lapisan ini terjadi dalam rentang waktu kurang dari satu jam. Dalam lapisan ini parameter-parameter meteorologi seperti kecepatan aliran, temperatur, kelembaban, turbulensi dan pencampuran vertikal yang kuat. Di atas PBL adalah atmosfer bebas dengan kondisi angin merupakan angin geostropik (angin yang sejajar dengan isobars) sementara dalam PBL angin yang terjadi dipengaruhi kekasaran permukaan dan melintasi isobars. Lapisan atmosfer bebas ini biasanya bebas turbulensi dan hanya terjadi golakan yang bersifat insidental.

 

Gambar 1.1 Skema Skema representasi atmosfer perkotaan yang menggambarkan klasifikasi modifikasi termal dua lapisan (Oke 1976)

Untuk mengetahui dan mengambarkan kondisi iklim lokal dan mikro di suatu kota maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan observasi di lokasi tersebut. Observasi dilakukan dengan cara mempatkan sensor klimatologi atau meteorologi. Penempatan yang tepat dari sensor meteorologi di lingkungan perkotaan adalah sangat sulit tetapi sangat penting untuk mengingat dan mempertimbangkan morfologi permukaan yang rumit dalam penempatan alat tersebut.  Penelitian yang sangat penting dalam studi urban klimatologi dilakukan oleh Oke. Oke telah  menghasilkan kerangka kerja bagi penyebaran instrumen dan interpretasi hasil pengamatan alat. Struktur vertikal atmosfer perkotaan (Gambar 1.2)

 

Urban Klimatologi

Urban klimatologi merupakan cabang klimatologi yang berkaitan dengan areal perkotaan. Lokasi perkotaan ini menghasilkan perubahan yang signifikan di permukaan bumi dan kualitas udara. Pada skala dunia perubahan tersebut merupakan kajian yang  sangat menarik dan merupakan kajian dalam perubahan iklim yang terjadi dalam perkotaan. Proses urbanisasi menyebabkan perubahan lingkungan fisik dan juga mengakibatkan perubahan dalam kelembaban, energi, dan parameter klimatologi didekat permukaan. Sebagian besar dari perubahan ini dapat ditelusuri dengan menggunakan faktor-faktor penyebab seperti polusi udara; panas antropogenik,air permukaan, sifat termal bahan permukaan, morfologi permukaan dan spesifik jarak dari geometri-bangunan tiga-dimensi, ketinggian, orientasi, layering vegetatif , dan unsur-unsur geografi lainnya. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah relief kota, sumber air, ukuran kota, kepadatan penduduk, dan distribusi penggunaan tanah.

Iklim perkotaan merupakan hubungan timbal balik dari permukaan perkotaan dan dampak atmosfer yang terjadi diatasnya. T.R. Oke menekankan definisi konseptual dari permukaan perkotaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai proses untuk membentuk iklim perkotaan. Akibat rumit dan kompleknya pengaruh timbal balik yang terjadi dalam studi iklim perkotaan maka dibuatlah respresentasi suatu perkotaan dalam skema tiga dimensi yang disebut dengan skema volume urban (Gambar 1.3). Skema volume urban di perkotaan  menunjukkan sifat rumit dari hubungan antara berbagai  eleman sehingga dikalasifikasi menjadi beberapa jenis seperti yang ditunjukkan Gambar 1.4.  Skema konseptual tersebut sangat penting dalam kajian urban klimatologi khususnya studi tentang Boundary Layer (Oke 1978, 1987) .

Gambar. 1.3: Skema volume urban (Oke, 1987)

 

Skema volume urban yang ditunjukkan Gambar 2.2 menunjukkan  bagaimana metode yang berbeda dari pengukuran atau model dapat mewakili permukaan perkotaan dan merupakan elemen konseptual penting untuk dapat digunakan, terutama ketika menggabungkan data model dan observasi. Keenam representasi permukaan perkotaan muncul di Voogt dan Oke (1997). Sehingga dalam studi klimatologi suatu kota, bisa ditentukan skema mana yang sesuai dengan reperentasi awal yang kita miliki.

                                                                                                        Gambar. 1.4: Pengembangan skema volume urban (Oke, 1987)

 

Referensi:

1. Fernando et al., 2010. Flow, turbulence, and pollutant dispersion in urban atmospheres. Physics of Fluids, 22 (doi:10.1063/1.3407662).
2. Landsberg H, 1981. The urban climate. London: Academic Press, Inc.
3. Oke TR, 1997. Urban Environments in Surface Climates of Canada (Bailey et al, eds.), 303-327.(Initial Guidance to Obtain Representative Meteorological Observations at Urban Sites, IOM Report 81, WMO) and Ellefsen 1990/1 (Mapping and Measuring Buildings in the Canopy Boundary Layer in Ten U.S. Cities, Energy and Buildings)
4. Oke, T.R. 1976: The distinction between canopy and boundary-layer urban heat islands. Atmosphere, 14, 268-277.
5. Oke, T.R. 1984: Methods in urban climatology. In Applied Climatology (A. Ohmura et al., eds), Zürcher Geographische Schriften, 14, pp 19-29.
6. Oke, T.R. 2006: Initial Guidance to Obtain Representative Meteorological Observations at Urban Sites. World Meteorological Organization, Instruments and Observing Methods, IOM Report No. 81, WMO/TD-No. 1250
7. Oke, T.R. 1987: Boundary Layer Climates. 2^nd ed. Methuen, London, 435 pp..
8. Oke, T.R. 2006: Initial Guidance to Obtain Representative Meteorological Observations at Urban Sites. World Meteorological Organization, Instruments and Observing Methods, IOM Report No. 81, WMO/TD-No. 1250
9. Voogt J.A. & T.R. Oke. 1997: Complete urban surface temperatures. Journal of Applied Meteorology, 36, 1117-1132.

Sistem Klasifikasi Zona Iklim Lokal Untuk Aplikasi Dalam Urban Klimatologi

Sistem Klasifikasi Zona Iklim Lokal (Stewart and Oke, 2009)

LCZ (Stewart and Oke, 2009)

Detail Klasifikasi tersebut :

lcz-1

Terdapat pembagian kategori B1-B10, untuk contoh B1 sebagai berikut:

Indeks Monsoon

Indeks monsoon terbagi menjadi beberapa jenis, berikut di antarnya:

I.Indeks Monsoon Australia (AUSMI):

Untuk menghitung indeks ini digunakan U850 dengan luas areal (110E-130E,15S-5S). Luasan daerahnya ditunjukkan Gambar 1 dibawah.

Gambar .1 Indeks Australia Monsoon (AUSMI)

II.Indeks Monsoon Webster dan Yang (WYI):

Untuk menghitung indeks ini digunakan U850 dengan luas areal (40E-110E,Ekuator-20N) dikurangi U200 dengan luas areal (40E-110E, Ekuator-20N). Luasan daerahnya ditunjukkan Gambar 2 . Secara singkat dapat dirumuskan: WYI:u850-U200.

Gambar .2 Indeks Wang dan Yang Monsoon (WYI)

III.Indeks  Monsoon India (IM)

Untuk menghitung indeks ini digunakan U850 dengan luas areal (40E-80E,5N-15N) dikurangi U850 dengan luas areal (70E-90E, 20N-30N). Luasan daerahnya ditunjukkan Gambar 3 . Secara singkat dapat dirumuskan: IMI:u850(1)-U850(2).

Gambar 3. Indeks Monsoon India (IMI)

IV. Indeks Monsoon Western North Pasifik (WNPMI):

Untuk menghitung indeks ini digunakan U850 dengan luas areal (100E-130E,5N-15N) dikurangi U850 dengan luas areal (110E-140E, 20N-30N). Luasan daerahnya ditunjukkan Gambar 4 . Secara singkat dapat dirumuskan: IMI:u850(1)-U850(2).

Gambar 4. Indeks Western North Pasifik Monsoon (WNPMI )

Referensi:

Kajikawa, Y., B. Wang and J. Yang, 2010: A multi-time scale Australian monsoon index, Int. J. Climatol, doi: 10.1002/joc.1955

Wang, B. and Z. Fan, 1999: Choice of South Asian summer monsoon indices. Bull. Amer. Meteor. Soc., 80, 629-638.
Wang, B., R. Wu, K.-M. Lau, 2001: Interannual variability of Asian summer monsoon: Contrast between the Indian and western North Pacific-East Asian monsoons. J. Climate, 14, 4073-4090.

Webster, P. J. and S. Yang, 1992: Monsoon and ENSO: Selectively interactive systems. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 118, 877-926.

Ambisi RI Mengurangi Emisi

Ketika negara besar masih mikir-mikir, di Copenhagen, Indonesia tegas menyampaikan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Secara sukarela, Indonesia akan mengurangi emisinya 26% pada 2020. Di depan peserta sidang COP-15 itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menyatakan, target sebesar itu bisa meningkat hingga mencapai 41% dengan bantuan negara maju. “Kami memang tidak diwajibkan mengurangi emisi, tetapi kami sukarela melakukannya karena kami ingin menjadi bagian dari solusi global,” ujar Presiden SBY. Langkah Indonesia itu, kata SBY, adalah dengan menjaga kelestarian hutan. Karena itu, skema reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD) menjadi bagian penting bagi Indonesia. SBY juga menyatakan, sokongan dana asing akan sangat membantu Indonesia dalam upaya mencegah illegal logging dan kebakaran hutan. “Tanpa bantuan tepat, maka tidak akan terjadi pengelolaan hutan itu,” katanya. Pemerintah RI menyatakan siap melaksanakan berbagai program dalam rangka pengurangan emisi lewat pelestarian hutan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, skema REDD akan dijalankan pada 2012. Namun, sebelum itu, Indonesia harus sudah siap melaksanakan program pengelolaan hutan untuk mencegah deforestasi.

Departemen Kehutanan, menurut Zulkifli, menyiapkan tiga program pengelolaan hutan. Pertama, merehabilitasi hutan kritis lewat kerja sama dengan masyarakat setempat. Targetnya, setiap tahun ada 500.000 hektare lahan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Jawa yang direhabilitasi. “Biayanya akan diambilkan dari APBN,” kata Zulkfili kepada Gatra. Diperkirakan, alokasi dana untuk program itu mencapai Rp 2,5 trilyun-Rp 3 trilyun per tahun. Program kedua adalah merestorasi wilayah bekas hak pengusahaan hutan (HPH) yang rusak. Untuk program ini, dana yang dibutuhkan dipekirakan mencapai Rp 3 trilyun untuk merestorasi 500.000 hektare hutan per tahun. Zulkifli berharap, untuk program ini, ada bantuan dari luar negeri atau swasta nasional. Sedangkan program ketiga adalah pengembangan hutan tanaman industri (HTI). Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk program ini mencapai Rp 7,2 trilyun. Proyek ini hanya akan menyentuh lahan yang kritis, yang luasnya mencapai 300.000 hektare per tahun, untuk ditanami pohon bagi kebutuhan industri. “Pendanaannya diusahakan dari investasi swasta murni, baik lokal maupun internasional,” tuturnya. Sejauh ini, kata Zulkifli, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Antara lain dengan Pemerintah Inggris, yang memberikan bantuan untuk merestorasi kawasan hutan di Jambi. Ada juga Yayasan BOS yang membantu merestorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah (Kalteng). Untuk Jambi, Pemerintah Inggris mengucurkan bantuan US$ 40 juta, sedangkan BOS mengucurkan US$ 30 juta di Kalteng. Sementara itu, dari Pemerintah Norwegia, Departemen Kehutanan mendapat komitmen bantuan US$ 34 juta. GATRA (Dok. GATRA) Selain lewat REDD, Indonesia juga berinisiatif mengurangi emisi dengan menjaga kawasan laut sebagai tempat penyerapan karbon lewat program Coral Triangle Initiative (CTI).

Program ini adalah program kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Solomon. Enam negara itu sepakat untuk menjaga kawasan segitiga karang yang melewati wilayah negara-negara tersebut. Kesepakatan itu dibuat pada awal November lalu, ketika para menteri kelautan dari enam negara tersebut mengadakan pertemuan di Solomon. Hasilnya, Indonesia ditunjuk menjadi ketua CTI dan Manado ditunjuk sebagai sekretariatnya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, mengatakan bahwa CTI menjadi mandat acara World Ocean Conference (WOC) di Manado, beberapa waktu lalu, untuk dibicarakan di forum COP-15. Dalam rangka itulah, pada 14 Desember lalu dihelat acara Ocean Day di Copenhagen yang dihadiri beberapa negara, seperti Inggris, Monako, dan tuan rumah, Denmark. Fadel mengatakan, ke depan CTI akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembicaraan menyangkut perubahan iklim. Untuk itu, dia berupaya agar negara-negara di dunia sepakat untuk membantu menjaga karang di wilayah CTI. Masalahnya, banyak pihak khawatir, skema REDD dan CTI hanya menjadi alat dagang ketimbang aksi menyelamatkan lingkungan. Bernardinus Steny, aktivis dari Civil Society Forum on Climate Justice, mengatakan bahwa ada kecenderungan skema REDD meminggirkan masyarakat adat. Indikasinya, teks REDD yang beredar di COP-15 hanya mencantumkan masalah safeguard dalam pembukaannya. Klausul safeguard menyatakan tentang pengakuan hak masyarakat adat dan keterlibatan mereka secara penuh dalam proses REDD. Safeguard juga disebut untuk melindungi konversi hutan alam. Klausul itu memang telah melibatkan peran masyarakat adat, tapi hal itu tidak diatur dalam bagian implementasi. “Tanpa pencantuman keduanya dalam implementasi menunjukkan, keberadaan safeguard berbasis hak dan pengamanan hutan alam sangatlah lemah,” kata Steny. Lagi pula, klausul safeguard itu hanya bersifat imbauan (to promote) bagi pihak-pihak yang mengerjakan REDD.

Alhasil, usulan itu tidak memiliki konsekuensi kewajiban apa pun. Bentuk norma seperti ini bukan imperatif, melainkan delegatif, sehingga kewenangan untuk menjalankan safeguard bergantung pada pihak yang akan mengerjakan REDD. Keraguan yang sama muncul terhadap CTI. Para aktivis merujuk pada naskah kesepakatan para pihak Protokol Kyoto yang tidak mencantumkan keselamatan nelayan tradisional sebagai prioritas, bahkan dihilangkan dari teks. “Pertemuan itu justru membuat laut jadi ajang perdagangan karbon,” kata Abdul Halim dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Menurut Halim, inisiatif CTI itu mendapat penolakan dari nelayan dan kelompok masyarakat sipil. Proyek ini dikhawatirkan menyingkirkan nelayan tradisional dalam mencari nafkah di laut. Padahal, mandat CTI bukan hanya terfokus pada penyelamatan, melainkan juga mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir. “Bagaimana kemiskinan dientaskan, sementara sektor swasta diberi akses seluas-luasnya dan masyarakat digusur?” ujar Halim. GATRA (Dok. GATRA) Kekhawatiran akan tersingkirnya kepentingan rakyat kecil itu ditepis pihak pemerintah. Zulkifli Hasan mengatakan, kesejahteraan rakyat tetaplah prioritas utama program ini. “Kesejahteraan rakyat justru menjadi perhatian utama. Kalau tidak, nanti mereka malah menebang pohon lagi,” katanya. Pemerintah, masih kata Zulkifli, akan menyediakan 500.000 hektare lahan untuk dikelola rakyat secara berkelanjutan. Nantinya rakyat mendapat bantuan Rp 6 juta untuk menanami 3 hektare lahan dengan pohon yang bermanfaat. “Rakyat di sekitar hutan harus sejahtera,” ia menambahkan. Hal yang sama dikemukakan Fadel Muhammad. Menurut dia, kebijakan CTI itu justru merupakan upaya penyejahteraan rakyat. “Kami akan berupaya supaya nelayan setidaknya bisa berpendapatan minimal Rp 1,5 juta sebulan,” katanya. Karena itu, lewat program Minapolitan yang menjadi bagian dari CTI, Fadel berjanji akan membangun sentra-sentra perikanan. “Akan kami kembangkan di satu wilayah ikan yang memang menjadi unggulan di situ,” tuturnya. Fadel pun menyatakan telah menentukan 56 daerah dan 100 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa wilayah di kawasan timur sebagai sentra ikan. Nanti akan dikembangkan berbagai jenis ikan unggulan daerah, seperti ikan mas, patin, dan kerapu. “Jadi, ini bukan proyek mengavling-ngavling laut. Kekhawatiran itu muncul karena memang masyarakat belum mengerti,” kata Fadel. M. Agung Riyadi (Copenhagen)

[Laporan Khusus, Gatra Nomor 7 Beredar Kamis, 24 Desember 2009]

RUU MKG ( Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN  2009

TENTANG

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,,

Menimbang :

a. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kawasan kontinen maritim yang terletak di antara dua benua dan dua samudera serta berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dalam wilayah khatulistiwa menyebabkan wilayah Indonesia sangat strategis dengan kekayaan dan keunikan kondisi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b. bahwa unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan kekayaan sumber daya alam dan memiliki potensi bahaya sehingga harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan manusia;
c. bahwa informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keselamatan jiwa dan harta, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan;
d. bahwa lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat demi kepentingan nasional;
e. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara global sehingga perlu diantisipasi dan direspons melalui kerja sama internasional;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
2. Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.
3. Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu.
4. Penyelenggaraan adalah kegiatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, penelitian, rekayasa, dan pengembangan, serta kerja sama internasional dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
5. Pengamatan adalah pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6. Data adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.
7. Pengelolaan Data adalah serangkaian perlakuan terhadap data.
8. Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa.
9. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
10. Sarana adalah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
11. Prasarana adalah penunjang sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika
12. Stasiun Pengamatan adalah tempat dilakukannya pengamatan.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis objektif.
14. Pengembangan adalah kegiatan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya.
15. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun.
16. Rencana Induk Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yang selanjutnya disebut Rencana Induk, adalah pedoman nasional penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
17. Daerah Lingkungan Pengamatan adalah wilayah di sekitar stasiun pengamatan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil pengamatan.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
20. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
21. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum.
22. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
23. Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
24. Kepala Badan adalah kepala yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
25. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika berasaskan:
a. kebangsaan;
b. kejujuran;
c. keilmuan;
d. kepentingan umum;
e. manfaat;
f. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
g. keterpaduan;
h. keberlanjutan; dan
i. ketelitian dan kehati-hatian.

Pasal 3

Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bertujuan untuk:
a. mendukung keselamatan jiwa dan harta;
b. melindungi kepentingan dan potensi nasional dalam rangka peningkatan keamanan dan ketahanan nasional;
c. meningkatkan kemandirian bangsa dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d. mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
e. meningkatkan layanan informasi secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami;
f. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup; dan
g. mempererat hubungan antarbangsa melalui kerja sama internasional.

BAB III
PEMBINAAN
Pasal 4

(1) Meteorologi, klimatologi, dan geofisika dikuasai oleh negara dan pembinaan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, persyaratan, dan prosedur perizinan.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, dan bantuan teknis.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, audit, dan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembinaan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
a. meningkatkan kualitas pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan;
b. meningkatkan nilai tambah penelitian, pengembangan, dan rekayasa;
c. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional;
d. meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan peran serta masyarakat;
e. memenuhi kepentingan publik dan pengguna jasa;
f. meningkatkan peran dan hubungan dalam kerja sama internasional; dan
g. mewujudkan kegiatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang komprehensif, terpadu, efisien, dan efektif.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 6

(1) Pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diatur dengan Peraturan Presiden.
(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
(5) Selain dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Badan mengoordinasikan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Rencana Induk
Pasal 7

(1) Rencana induk merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Rencana induk disusun dengan mempertimbangkan modal dasar dan lingkungan strategis.
(3) Rencana induk memuat:
a. visi dan misi;
b. kebijakan;
c. strategi; dan
d. peta rencana.
(4) Rencana induk disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan ditetapkan oleh Presiden.
(5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Penyelenggaraan
Pasal 8

Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika terdiri atas kegiatan:
a. pengamatan;
b. pengelolaan data;
c. pelayanan;
d. penelitian, rekayasa, dan pengembangan; dan
e. kerja sama internasional.

BAB V
PENGAMATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pengamatan meteorologi harus dilakukan paling sedikit terhadap unsur:
a. radiasi matahari;
b. suhu udara;
c. tekanan udara;
d. angin;
e. kelembaban udara;
f. awan;
g. hujan;
h. gelombang laut;
i. suhu permukaan air laut; dan
j. pasang surut air laut.

Pasal 10

(1) Pengamatan klimatologi meliputi:
a. iklim; dan
b. kualitas udara.
(2) Pengamatan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan paling sedikit terhadap unsur:
a. radiasi matahari;
b. suhu udara;
c. suhu tanah;
d. tekanan udara;
e. angin;
f. penguapan;
g. kelembaban udara;
h. awan;
i. hujan; dan
j. kandungan air tanah.
(3) Pengamatan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
a. Pencemaran udara yang meliputi unsur:
1. partikulat (SPM, PM10, PM2.5);
2. sulfur dioksida (SO2);
3. nitrogen oksida dan nitrogen dioksida (NO, NO2);
4. ozon (O3);
5. karbon monoksida (CO); dan
6. komposisi kimia air hujan.
b. Gas rumah kaca yang meliputi unsur:
1. karbon dioksida (CO2);
2. methan (CH4);
3. nitrous Oksida (N2O);
4. hidrofluorokarbon (HFCs);
5. perfluorokarbon (PFCs); dan
6. sulfur heksafluorida (SF6).
(4) Pengamatan klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 11

Pengamatan geofisika harus dilakukan paling sedikit terhadap unsur:
a. getaran tanah;
b. gaya berat;
c. kemagnetan bumi;
d. posisi bulan dan matahari;
e. penentuan sistem waktu;
f. tsunami; dan
g. kelistrikan udara.

Pasal 12

Pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan di stasiun pengamatan.

Pasal 13

(1) Pengamatan yang dilakukan oleh setiap kapal dengan ukuran tertentu atau pesawat terbang Indonesia untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pelarangan sementara melakukan pengamatan; atau
c. pelarangan tetap melakukan pengamatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Pengamatan
Pasal 14

(1) Sistem jaringan pengamatan terdiri atas stasiun-stasiun pengamatan.
(2) Sistem jaringan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikelola oleh Badan.

Pasal 15

(1) Pembentukan sistem jaringan pengamatan dilakukan berdasarkan kriteria:
a. jenis pengamatan;
b. cakupan pengamatan;
c. kerapatan antarstasiun pengamatan;
d. tata letak stasiun pengamatan; dan
e. jenis sarana komunikasi.
(2) Sistem jaringan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem jaringan pengamatan meteorologi;
b. sistem jaringan pengamatan klimatologi; dan
c. sistem jaringan pengamatan geofisika.

Bagian Ketiga
Stasiun Pengamatan
Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika wajib didirikan stasiun pengamatan.
(2) Pendirian stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan atau selain Badan.

Pasal 17

(1) Stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan dapat masuk dalam sistem jaringan pengamatan melalui kerja sama dengan Badan.
(2) Stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sistem jaringan pengamatan.
(3) Stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghentikan pengamatannya, baik yang bersifat sementara maupun permanen, tanpa izin Badan.

Pasal 18

Setiap stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan dapat mengakses data hanya untuk mendukung tugas pokok atau kepentingannya.

Pasal 19

(1) Setiap stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan dilarang memublikasikan data hasil pengamatannya langsung kepada masyarakat kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan stasiun pengamatan; atau
c. penutupan stasiun pengamatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 20

(1) Stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan yang menjadi bagian dalam sistem jaringan pengamatan dilarang direlokasi, kecuali mendapat izin dari Badan.
(2) Segala biaya yang timbul akibat relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik stasiun pengamatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dan izin relokasi stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Metode Pengamatan
Pasal 22

(1) Metode pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan.
(2) Metode pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. kesamaan waktu pengamatan;
b. pembacaan dan penaksiran;
c. pencatatan data;
d. pengelompokan data; dan
e. penyandian data.
(3) Metode pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi oleh setiap tenaga pengamat.
(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sertifikat; atau
c. pencabutan sertifikat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengamatan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
PENGELOLAAN DATA
Pasal 24

(1) Pengelolaan data dilakukan untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami.
(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan.

Pasal 25

Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
a. pengumpulan;
b. pengolahan;
c. analisis;
d. penyimpanan; dan
e. pengaksesan.

Pasal 26

(1) Pengelolaan data dapat dilakukan oleh Badan dan selain Badan.
(2) Pengelolaan data oleh Badan dilakukan terhadap hasil pengamatan dalam sistem jaringan pengamatan.
(3) Pengelolaan data oleh selain Badan hanya dilakukan untuk mendukung kepentingan sendiri.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan pengoperasian stasiun pengamatan; atau
c. penutupan stasiun pengamatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

(1) Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
(3) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. informasi; dan
b. jasa.

Bagian Kedua
Pelayanan Informasi
Pasal 30

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. informasi publik; dan
b. informasi khusus.

Pasal 31

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
a. informasi rutin; dan
b. peringatan dini.

Pasal 32

Informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
a. prakiraan cuaca;
b. prakiraan musim;
c. prakiraan tinggi gelombang laut;
d. prakiraan potensi kebakaran hutan atau lahan;
e. informasi kualitas udara;
f. informasi gempa bumi tektonik;
g. informasi magnet bumi;
h. informasi tanda waktu; dan
i. informasi kelistrikan udara.

Pasal 33

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat meliputi:
a. cuaca ekstrim;
b. iklim ekstrim;
c. gelombang laut berbahaya; dan
d. tsunami.

Pasal 34

(1) Lembaga penyiaran publik dan media massa milik Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan alokasi waktu atau ruang kolom setiap hari untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga penyiaran harus menyediakan alokasi waktu untuk menyebarluaskan peringatan dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat meliputi:
a. informasi cuaca untuk penerbangan;
b. informasi cuaca untuk pelayaran;
c. informasi cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
d. informasi iklim untuk agro industri;
e. informasi iklim untuk diversifikasi energi;
f. informasi kualitas udara untuk industri;
g. informasi peta kegempaan untuk perencanaan konstruksi; dan
h. informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk keperluan klaim asuransi.
(2) Selain informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kebutuhan informasi khusus lainnya dapat pula dilayani sesuai dengan permintaan.

Pasal 36

(1) Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hanya dilakukan oleh Badan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

Dalam hal diketahui adanya kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi, dan geofisika oleh petugas stasiun pengamatan, anjungan pertambangan lepas pantai, kapal, atau pesawat terbang yang sedang beroperasi di wilayah Indonesia, kejadian tersebut wajib seketika disebarluaskan kepada pihak lain dan dilaporkan kepada Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Jasa
Pasal 38

Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. jasa konsultasi; dan
b. jasa kalibrasi.

Pasal 39

Pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan untuk penerapan informasi khusus meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 40

(1) Pelayanan jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan layanan peneraan sarana pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar kalibrasi yang ditetapkan.

Pasal 41

Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah lainnya, atau badan hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelayanan jasa konsultasi dan kalibrasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Biaya Pelayanan
Pasal 43

(1) Pelayanan informasi khusus dan pelayanan jasa dikenai biaya.
(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Badan atau instansi pemerintah lainnya merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif layanan informasi khusus dan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENGGUNAAN INFORMASI
Pasal 44

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain wajib menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penetapan kebijakan di sektor terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penggunaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Bagian Kedua
Sarana
Pasal 46

Sarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika terdiri atas:
a. peralatan pengamatan;
b. peralatan pengelolaan data; dan
c. peralatan pelayanan.

Pasal 47

(1) Peralatan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
a. peralatan pengamatan meteorologi dan klimatologi; dan
b. peralatan pengamatan geofisika.
(2) Peralatan pengamatan meteorologi dan klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
a. pengukur radiasi matahari;
b. pengukur suhu udara;
c. pengukur suhu tanah;
d. pengukur penguapan;
e. pengukur tekanan udara;
f. pengukur arah dan kecepatan angin;
g. pengukur kelembaban udara;
h. pengukur awan;
i. pengukur hujan;
j. pengukur kualitas udara;
k. pengukur cuaca otomatis;
l. radar cuaca; dan
m. satelit cuaca.
(3) Peralatan pengamatan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
a. alat pemantau gempa bumi;
b. alat pemantau percepatan tanah;
c. alat deteksi petir;
d. alat pemantau gravitasi;
e. alat pengamatan magnet bumi; dan
f. alat tanda waktu.

Pasal 48

(1) Setiap peralatan pengamatan yang dioperasikan di stasiun pengamatan wajib laik operasi.
(2) Untuk menjamin laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peralatan pengamatan harus dikalibrasi secara berkala.
(3) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh institusi yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap pengamat dilarang mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak laik operasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan yang laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Prasarana
Pasal 49

Prasarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa:
a. stasiun pengamatan; dan
b. fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 50

Stasiun pengamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. peralatan pengamatan;
b. metode pengamatan dan pelaporan; dan
c. lingkungan pengamatan.

Pasal 51

Persyaratan lingkungan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c harus dipenuhi sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan dan mempertimbangkan:
a. daerah terbuka yang bebas dari halangan gedung dan pepohonan tinggi;
b. pengaruh topografi dan geologi;
c. daerah sekitar lingkungan pengamatan tidak berubah dalam kurun waktu relatif lama; dan
d. potensi gangguan komunikasi transmisi data.

Pasal 52

Setiap pendirian stasiun pengamatan wajib memenuhi persyaratan administratif berupa:
a. bukti kepemilikan lahan;
b. studi kelayakan;
c. izin mendirikan bangunan; dan/atau
d. akta pendirian bagi badan hukum Indonesia.

Pasal 53

Setiap stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang didirikan oleh selain Badan wajib didaftarkan kepada Badan.

Pasal 54

(1) Badan wajib mendirikan stasiun pengamatan dalam sistem jaringan pengamatan.
(2) Dalam mendirikan stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Setiap stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan wajib memiliki sarana komunikasi.

Pasal 56

(1) Lokasi stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Penetapan lokasi stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan:
a. rencana induk;
b. sistem jaringan stasiun pengamatan;
c. koordinat stasiun pengamatan;
d. tata letak sarana; dan
e. daerah lingkungan pengamatan.

Pasal 57

(1) Penyediaan lokasi stasiun pengamatan untuk kegiatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(2) Lokasi stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan, tata cara pendaftaran stasiun pengamatan, dan persyaratan lokasi stasiun pengamatan dalam sistem jaringan diatur dengan peraturan kepala badan.

Pasal 59

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 55 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan pengoperasian stasiun pengamatan; atau
c. penutupan stasiun pengamatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Perlindungan Sarana dan Prasarana
Pasal 60

(1) Pemerintah wajib memelihara sarana dan prasarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan standar teknis dan operasional.
(2) Standar teknis dan operasional pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 61

Badan, instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan badan hukum Indonesia bertanggung jawab terhadap pengamanan sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Pasal 62

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sarana dan prasarana.

Pasal 63

Setiap orang dilarang mengganggu frekuensi telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 64

Pemerintah wajib melindungi frekuensi telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB X
PERUBAHAN IKLIM
Pasal 65

(1) Pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
(2) Untuk mendukung mitigasi dan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib melakukan:
a. perumusan kebijakan nasional, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;
b. koordinasi kegiatan pengendalian perubahan iklim; dan
c. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang dampak perubahan iklim.
(3) Untuk perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan kegiatan:
a. inventarisasi emisi gas rumah kaca;
b. pemantauan gejala perubahan iklim dan gas rumah kaca;
c. pengumpulan data; dan
d. analisis data.
(4) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 66

Instansi Pemerintah wajib menyusun kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan perubahan iklim diatur dengan peraturan presiden.

BAB XI
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pasal 68

(1) Dalam penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional.
(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan kewajiban perjanjian internasional;
b. peringatan dini;
c. penelitian;
d. alih teknologi; dan
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Badan.
(4) Instansi pemerintah selain Badan dapat melakukan kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69

(1) Penelitian, rekayasa, dan pengembangan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian bangsa.
(2) Penelitian, rekayasa, dan pengembangan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Bagian Kedua
Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Pasal 70

(1) Penelitian meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilaksanakan untuk:
a. menemukenali gejala meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b. meningkatkan kapasitas analisis meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
c. menemukan teori baru bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Penelitian meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat dilakukan oleh Badan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia.
(3) Lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil penelitian yang sensitif dan berdampak luas kepada Badan.

Pasal 71

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga asing, perguruan tinggi asing, dan/atau warga negara asing wajib mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan secara aktif peneliti instansi pemerintah yang terkait.
(3) Lembaga asing, perguruan tinggi asing, dan/atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Menteri yang membidangi urusan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepada Badan.

Pasal 72

(1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) yang digunakan untuk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika wajib dilakukan uji operasional oleh Badan.
(2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) yang akan diinformasikan kepada publik wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 73

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin;
c. penghentian penelitian atau pembekuan hasil penelitian; atau
d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Rekayasa
Pasal 74

(1) Rekayasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk:
a. memodifikasi unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
b. mengembangkan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Hasil rekayasa sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika wajib memenuhi standar sarana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Rekayasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dilakukan oleh Badan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia.
(2) Rekayasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama internasional setelah mendapat rekomendasi dari Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin;
c. penghentian penelitian atau pembekuan hasil penelitian; atau
d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pengembangan Industri
Pasal 77

(1) Pengembangan industri sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam memproduksi sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Pengembangan industri sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar sarana yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mencakup inovasi dan alih teknologi harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 80

(1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berilmu, terampil, kreatif, inovatif, profesional, disiplin, bertanggung jawab, memiliki integritas, dan berdedikasi, serta memenuhi standar nasional dan internasional.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum Indonesia.

Pasal 81

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah menetapkan:
a. kebijakan pengembangan;
b. perencanaan; dan
c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 82

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a disusun oleh Badan.

Pasal 83

Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b disusun berdasarkan:
a. proyeksi kebutuhan;
b. bidang keahlian;
c. strata pendidikan; dan
d. penempatan.

Pasal 84

(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilaksanakan berdasarkan:
a. kebutuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
b. standar kurikulum dan silabus serta metoda pendidikan dan pelatihan;
c. standar tata kelola organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
d. tingkat perkembangan teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar nasional dan internasional.

Pasal 85

Badan wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 86

Sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV
HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 88

Masyarakat berhak memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. membantu menyebarluaskan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang bersumber dari Badan;
b. membantu menjaga sarana dan prasarana;
c. membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
d. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah; dan/atau
e. melaporkan apabila mengetahui terjadi ketidaksesuaian dan/atau kesalahan prosedur penyelenggaraan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 91

Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan yang menghentikan pengamatan tanpa izin Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 92

Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan yang merelokasi stasiun tanpa izin Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Setiap petugas yang dengan sengaja tidak seketika menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 94

(1) Setiap orang yang mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak laik operasi di stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau barang rusak, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang merusak, memindahkan, atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang yang dengan sengaja mengganggu frekuensi telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang tidak melaporkan hasil penelitian yang sensitif dan berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 98

Setiap orang yang tidak melaporkan hasil penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang yang mengembangkan industri sarana yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, penyelenggara meteorologi, klimatologi, dan geofisika tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 105

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 139

Prediksi MJO

Prediksi MJO dapat di temukan di: http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/mjo_chi.shtml.

Ada 4 infomasi yang disampaikan dari situs di atas

1.Prediksi MJO 40 hari kedepan dari sekarang:

2.Analisis GFS untuk analisis MJO,analisis verifikasi ( 40 hari sebelumny)

3.Prediksi EWP  untuk analisis MJO , verifikasi prediksi ( 40 hari sebelumnya)

Glosari Iklim

http://amsglossary.allenpress.com/glossary

http://www.cpc.noaa.gov/products/outreach/glossary.shtml

Metode Verifikasi Prediksi

Metode verifikasi standar:

• Verifikasi “eyeball” : Verifikasi “eyeball” merupakan verifikasi yang membandingkan hasil prediksi dengan observasi menggunakan mata.Yang di amati bisa berupa time series atau gambar.

• Prediksi dikotomi ( ya/tidak):Prediksi dikotomi ( ya/tidak) merupakan prediksi yang membagi prediksi dua kemungkinan ya atau tidak, hujan-tidak hujan, siklon-tak ada siklon. Skor yang biasa digunakan : Accuracy,POD,FAR,Bias,POFD,TS/CSI, Equitable threat score (Gilbert skill score),Hanssen and Kuipers discriminant (true skill statistic, Peirces’s skill score),Heidke skill score (Cohen’s k),Odds ratio,Odds ratio skill score (Yule’s Q)

Umumnya menggunakan tabel kontigensi :

1. Hit: prediksi menunjukan ya, observasi ya
2. False alarm: prediksi menunjukan ya, observasi tidak
3. Miss: Prediksi menunjukkan tidak, observasi ya
4. Correct non-event : prediksi dan observasi menunjukkan tidak

• Prediksi multikategori

Multi-category Contingency Table,Histogram,Accuracy,Heidke skill score,Hanssen and Kuipers discriminant (true skill statistic, Peirces’s skill score)

• Prediksi varibel kontinu

Scatter plot,Box plot,Mean error,(Multiplicative) bias,Mean absolute error,Root mean square error,Mean squared error,Linear error in probability space(LEPS),Correlation coefficient,Anomaly correlation,S1 score

• Prediksi probabilistik

1. reliability
2. Sharpness
3. Resolution
4. Reliability diagram
5. Brier score
6. Brier skill score
7. Relative operating characteristic
8. Ranked probability score
9. Ranked probability skill score
10. Relative value (value score) (Richardson, 2000; Wilks, 2001)

Metode saintifik/verifikasi diagnostik

• Prediksi spasial

1. Scale decomposition methods :Wavelet decomposition (Briggs and Levine, 1997), Intensity-scale verification approach (Casati et al. 2004), Discrete cosine transformation (DCT)(Denis et al., 2002a)
2. Fuzzy (neighborhood) methods :Multi-scale statistical organization (Zepeda-Arce et al., 2000),Multi-scale statistical organization (Zepeda-Arce et al., 2000),Fractions skill score (Roberts and Lean, 2008),Fuzzy logic (Damrath, 2004),Pragmatic (neighborhood) method (Theis et al., 2005)
3. Spatial multi-event contingency tables :Fuzzy verification framework,
4. Object oriented methods:CRA (entity-based) verification (Ebert and McBride (2000),Method for Object-based Diagnostic Evaluation (MODE) (Brown et al., 2004; Davis et al., 2006) ,Model Evaluation Tools (MET),Object-oriented verification ideas (Baldwin et al, 2002),Event verification using composites (Nachamkin, 2004),Cluster analysis (Marzban and Sandgathe, 2006, 2008),Procrustes shape analysis (Michaes et al., 2007),Structure-Amplitude-Location (SAL) method (Wernli et al., 2008),Automated east-west phase error calculation (Keith Brill, NOAA/NWS/NCEP/HPC) ,Feature calibration and alignment (Hoffman et al., 1995; Nehrkorn et al., 2003)

• prediksi probalistik dan Ensemble Prediction System : Wilson method for EPS verification (Wilson et al, 1999),Multi-category reliability diagram (Hamill, 1997),Rank histogram (Talagrand et al, 1997; Hamill, 2001,Correspondence ratio,Likelihood skill measure,Logarithmic scoring rule (ignorance score) (Roulston and Smith, 2002)

• Metode untuk peristiwa yang jarang terjadi :

1. Deterministic limit (Hewson,2007)

2. Extreme dependency score,
3. Probability model approach (Ferro, 2007)

• Metode lain :

1. Second-order difference statistics :
2. Taylor diagram of correlation coefficient
3. root-mean-square difference
4. standard deviation (Taylor, 2001)
5. BLT diagram of relative climate mean squared difference
6. variance ratio
7. effective correlation(Boer and Lambert, 2001).
8. Root mean squared factor (Golding, 1998)
9. Quantile-based categorical statistics(Jenkner et al., 2008)
10. Root mean squared factor (Golding, 1998),
11. Quantile-based categorical statistics (Jenkner et al., 2008)

=================================================

• Prediksi dikotomi ( ya/tidak) merupakan prediksi yang membagi prediksi dua kemungkinan ya atau tidak, hujan-tidak hujan, siklon-tak ada siklon.
• Prediksi mutikategori: merupakan prediksi yang menggunakan kategori untuk melakukan prediksi misalnya hujan dibagi menjadi kategori ringan, sedang dan lebat.
• Prediksi varibel kontinu: Prediksi yang dilakukan pda variabel yang kontinu misal: tempetur, kelembaban dlln.
• Prediksi probabilistik: Prediksi yang menggunakan unsur probabilistik/kemungkinan yang ditampilkan dalam bentuk angka antara 0 s.d 1.
• Prediksi spasial, prediksi yang dilakukan secara spasil / per bagian jadi tidak menyeluruh.
• prediksi probalistik dan Ensemble Prediction System: merupakan sistem prediksi yang probabilistik menggunakan berbagai model/untuk diensembelkan.

Untuk mengetahui tingkat skill, kehandalan model maka digunakan skor. Skor yang digunakan dalam verifikasi tergantung tujuan yang diinginkan.

Berikut skor-skor yang sering digunakan dalam “Forecast Verification”

Equitable threat score (Gilbert skill score),Hanssen and Kuipers discriminant (true skill statistic, Peirces’s skill score)

Prediksi El Nino 2009-2010

Beberapa intitusi telah merilis memprediksi El Nino salah satunya adalah  IRI yang menggunakan model dinamik dan statistik dengan daerah SST yang digunakan Nino3.4.

Dengan data yang lengkap sebagai berikut :

Perbandingan dari institusi lainnya : NOAA,JAMSTEC,BOM

Sedangkan daerah yang  dipengaruhi oleh El Nino  menurut Dr.Edvin Aldrian:

(Aldrian,2003)

Hasil tersebut berdasarkan definisi ENSO oleh Roekner (1996) dan dengan menggunakan tahun ENSO 1961-1993 dengan detail sebagai berikut :

El Ni˜no year: 1965, 1969, 1972, 1982, 1987, and 1991
La Ni˜na year: 1964, 1970, 1973, 1975, and 1988

referensi :

http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/figure3.html

http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/index.html

http://www.bom.gov.au/climate/ahead/ENSO-summary.shtml

Membuat Kurva ROC,Discrimination Dengan Program R

####  Membandingkan Performance EPS antara  low vs high presipitation di salah satu stasiun di Kanada

### Membaca Data

library(verification)
dat.dir <- “D:/R”
setwd(dat.dir)
DAT <- read.table(“HIsct-pop24-00_024″,fill = TRUE)

A <- DAT[seq(1,nrow(DAT),2), ]
B <- DAT[seq(2,nrow(DAT),2), ]
C <- cbind(A,B)

DAT <- C[, 1:5]

names(DAT) <- c(“obs”, “bom”,”ecmwf”, “ukmo”, “msc” )

### obs on 0,1

DAT <- DAT/100

###Brier score dan komponennya

mod1 <- verify(obs = DAT$obs, pred = DAT$ecmwf)

summary(mod1)
The forecasts are probabilistic, the observations are binary.
Sample baseline calculated from observations.
Brier Score (BS)           =  0.09348
Brier Score – Baseline     =  0.09379
Skill Score                =  0.003228
Reliability                =  0.03627
Resolution                 =  0.03658
Uncertainty              =  0.09379

### Lakukan pada data yang lain dan analisis
### Membuat reliability diagram

plot(mod1, main = names(DAT)[3], CI = TRUE )

### Membuat discrimination plot

discrimination.plot(DAT$obs, DAT$ecmwf, leg.txt= c(“No”, “Yes”), legend = TRUE, main = names(DAT)[3])

### Membuat Kurva ROC:

roc.area(DAT$obs,  DAT$msc) ###atau $ecmwf

### Then, proceed to the roc plot,

roc.plot.default(DAT$obs,  DAT$ecmwf, binormal = TRUE, legend = TRUE, leg.text = “ecmwf”, plot = “both”, CI = TRUE)