Kadarsah

Meteorologi dan Sains Atmosfer

Archive for Oktober, 2007

Indonesia Menepis Tuduhan

Posted by kadarsah pada Oktober 23, 2007

Jakarta, Kompas – Indonesia menepis cap sebagai negara emitor karbon ketiga di dunia yang dilontarkan sebuah lembaga nonpemerintah Wetland International. Kelemahan-kelemahan cara penghitungan yang mendasari pendapat tersebut dibongkar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jumat (28/9).

Dalam jumpa pers yang dibuka Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Said D Jenie dihadirkan ahli meteorologi dari Unit Teknik Modifikasi Cuaca Edvin Aldrian, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Jana T Anggadiredja, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Mezak A Ratag.

Pernyataan bahwa Indonesia adalah emitor CO2 ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan China dilontarkan tahun 2006 di Nairobi, Kenya. Pernyataan Wetland International itu, urai Edvin, lemah dengan lima alasan.

Pertama, publikasi tahun 2006 oleh Wetland International berdasarkan perhitungan Page, yaitu hanya pada kebakaran lahan gambut tahun 1997—ketika itu terjadi El-Nino (yang berdampak kekeringan di Indonesia). Pada tahun-tahun selanjutnya, tahun 1998 hingga sekarang, belum ada penelitian yang komplet.

“Padahal, ada korelasi 90 persen antara titik api dan El Nino,” tegas Edvin. “Indonesia adalah korban variasi tahunan iklim regional,” tambahnya.

Alasan kedua, jika dibandingkan dengan laporan tentang kebakaran tahun 1997 yang dilakukan Duncan, Levine, Heil, Langmann, dan (Edvin) Aldrian, angka hasil penelitian Page—yang digunakan Wetland—lebih tinggi. “Angka maksimum penelitian Wetland 13 kali lipat angka minimum sehingga rata-ratanya terlalu banyak biasnya,” ujarnya.

Yang ketiga, lanjut Edvin yang ditegaskan lagi oleh Mezak, estimasi ini hanya memasukkan faktor kebakaran hutan tanpa memasukkan daya serap karbon oleh hutan saat tidak terjadi kebakaran. Asumsi yang diambil juga mengandaikan seluruh hasil pembakaran berupa CO>sub<2>res<>res<.

Mezak menambahkan, dari data satelit Pusat Satelit Antariksa Eropa (ESA), kondisi kebakaran terparah Indonesia tahun 1997 dan 2006 ternyata tidak lebih parah dari kebakaran di Brasilia dan Benua Afrika.

Sementara alasan kelima, tambah Mezak, dari pengamatan konsentrasi CO>sub<2>res<>res< di stasiun meteorologi di Koto Tabang, Bukit Tinggi—stasiun standar resmi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO)—konsentrasinya lebih rendah dari Mauna Loa, Hawaii. Kondisi yang sama terjadi pada penelitian empat tahun terakhir—tahun 2006 terjadi kebakaran hutan yang hebat.

“Yang pasti, jika dibandingkan dengan Amerika tidak bisa karena Indonesia tidak dihitung faktor penyerapan CO>sub<2>res<>res<-nya, sedangkan Amerika itu dihitung,” ujar Mezak.

Jana menambahkan, penyerapan karbon selain oleh hutan juga lautan. Persoalannya, penyerapan karbon oleh lautan tidak masuk dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Inventarisasi

Sementara itu, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) selaku National Focal- Point masalah perubahan iklim di Indonesia akan membentuk institusi untuk menangani inventarisasi data gas rumah kaca (GRK). Demikian dikatakan Dadang Hilman, Kepala Bidang Perubahan Iklim KLH, pada acara yang digelar BPPT tersebut.

Menurut dia, pembentukan lembaga ini penting karena selama ini perhitungan emisi GRK, terutama CO>sub<2>res<>res<, baru dilakukan di sektor kehutanan, belum di sektor lain. “Perhitungannya masih terpisah-terpisah,” ujarnya.

Mengetahui rencana itu, Idwan Suhardi, Deputi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi, mengharapkan KLH hendaknya melibatkan institusi riset yang memiliki fasilitas pemantauan memadai.

Saat ini pemantauan atmosfer dan lapisan udara atas di Indonesia dilakukan BPPT, BMG, serta Lapan (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) untuk berbagai parameter. Pembentukan institusi dimulai tahun ini dengan pertemuan informal antarinstansi terkait. Inventori CO2 diharapkan selesai dua tahun. (YUN/ISW)

Sumber:http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29/humaniora/3882545.htm

Posted in Berita, Global Climate Change, Meteorologi, Natural Hazard, Sains atmosfer | Leave a Comment »

Indonesia emiter karbon ketiga?

Posted by kadarsah pada Oktober 23, 2007

Oleh Dr. Edvin Aldrian
(Peneliti Madya Meteorologi UPTHB – BPPT dan Dosen Pasca Meteorologi Laut Universitas Indonesia)

peneliti UPTHB – BPP Teknologi, phone 316 8828, email: edvin[at]webmail.bppt.go.id

Laporan penelitian LSM Wetland International dan Delft Hydraulics pada awal November 2006 menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi CO2 ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan China. Stigma buruk tersebut dirujuk oleh LSM lainnya dengan tanpa adanya kajian dan tanggapan yang memadai. Bahkan dalam rangka mensukseskan peran sebagai tuan rumah konferensi perubahan iklim (COP13) bulan Desember di Bali, Presiden SBY telah mengumpulkan 8 gubernur yang langganan kebakaran hutan agar waspada dan merencanakan membentuk Forestry Eight (Kompas, 1 September 2007).

Sebelum menunjukkan kepanikan kita akan berita yang mendiskreditkan tersebut, ada baiknya kita menyimak dan mengkaji estimasi yang dikeluarkan oleh Wetland International (WI). Menurut WI, akibat kebakaran hutan tahun 1997, 1998 dan 2002 yang menghabiskan lahan hutan antara 1.5 dan 2.2 juta hektar, telah diemisikan CO2 sebesar 3000 hingga 9400 Mton (setara 818 hingga 2563 Mton karbon, dengan asumsi seluruh karbon adalah bagian dari CO2 hasil pembakaran). Nilai emisi tersebut setara antara 13 hingga 40% emisi dunia. Pada bagian lain laporan WI disebutkan bahwa nilai emisi karbon Indonesia dari kawasan gambut adalah 600 Mton akibat oksidasi karena pengeringan lahan dan 1400 Mton CO2 (setara 381 Mton karbon) akibat kebakaran lahan. Dari manakah asumsi angka tersebut?

Perhitungan emisi karbon akibat kebakaran hutan dilakukan dengan mengacu pada beberapa asumsi dasar yaitu jenis lahan, daya bakar lahan, kedalaman lahan bakar (terutama bagi lahan gambut), faktor emisi dan kalibrasi sebaran bakar. Beberapa peneliti mencoba menghitung nilai emisi dari kebakaran hutan tahun 1997 yang merupakan terparah sepanjang sejarah. Page dkk (2002) memperkirakan antara 810 hingga 2563 Mton karbon, sementara Duncan (2003) melaporkan 700 Mton karbon, Levine (1999) mengestimasi 245 Mton karbon dan Heil, Langmann dan Aldrian (2007) melaporkan 1098 Mton karbon. Walhasil angka yang dikeluarkan WI berasal dari estimasi Page dkk (2002) yang memiliki tingkat ketidak percayaan tinggi (rentang nilai yang lebar). Estimasi tinggi dari Page dkk tersebut juga diragukan oleh peneliti diatas lainnya.

Hingga saat ini hanya estimasi dari kebakaran hutan tahun 1997 yang selalu dirujuk dan belum ada publikasi komprehensif untuk kebakaran tahun sesudahnya. Akan tetapi estimasi emisi karbon antara tahun 1998 hingga sekarang dapat dilakukan dengan mengacu pada asumsi yang sama dengan variasi dari jumlah titik api (hotspot) dan satuan jenis lahan (apakah lahan gambut atau bukan). Laporan titik api hasil pemantauan dari satelit NOAA 14 dan 18 dapat diperoleh untuk melakukan kalkulasi emisi tersebut. Hasil estimasi emisi karbon Indonesia akibat kebakaran hutan sepuluh tahun terakhir terlihat pada Tabel 1. Terlihat bahwa nilai emisi tertinggi mencapai 13 kali lipat dari nilai terendah.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa variasi titik api bulanan sangat dipengaruhi oleh variasi iklim. Hasil korelasi jumlah titik api paruh kedua tahunan (antara Juli hingga Desember) di pulau Sumatera dan Kalimantan dengan indeks iklim di samudra Pasifik (indeks fenomena El Nino) menunjukkan tingkat korelasi sangat tinggi yaitu diatas 90% (perhatikan Gambar 1). Hal ini membuktikan kuatnya peran iklim dalam mendorong kasus kebakaran, meski disadari bahwa sebagian besar pelaku kebakaran adalah akibat aktivitas manusia. Sehingga dapat dipastikan Indonesia sebagai korban variasi tahunan iklim regional yang nyata.

jul-dec-hotspot.jpg

Gambar 1. Variasi tahunan titik api pulau Kalimantan dan Sumatera dihubungkan dengan indeks El Nino (anomali NINO3 SST)

Data untuk Gambar 1

datagambarsatu.jpg

Hasil estimasi emisi karbon serta hubungan kebakaran hutan tahunan dan iklim membawa beberapa implikasi berikut. Besar kecilnya angka titik api kebakaran hutan tahunan menunjukkan rentannya posisi Indonesia terhadap situasi iklim regional. Hal serupa juga dialami oleh Yunani pada musim panas tahun ini atau Amerika Serikat serta Spanyol yang mengalami kebakaran hutan pada saat musim yang sangat panas dan kering. Dalam posisi ini Indonesia dapat mengajukan dana adaptasi akibat perubahan iklim dan bukan sebagai “hanya” penghasil emisi. Nilai yang dipublikasi oleh WI sebagai dasar Indonesia rangking tiga besar dunia memakai porsi lahan gambut dari seluruh lahan terbakar yaitu sekitar 1400 Mton CO2 (setara dengan 381 Mton karbon). Nilai ini sendiri apabila dibandingkan dengan fluktuasi nilai emisi tahunan dari seluruh lahan terbakar (Tabel 1) menunjukkan angka yang terlalu tinggi terutama pada tahun-tahun non El Nino yaitu 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005 dan 2007 (proyeksi). Pada tahun-tahun tersebut dapat dipastikan bahwa emisi karbon Indonesia tidak menempati rangking tiga dunia.

Table 1. Estimasi emisi karbon akibat kebakaran hutan sejak 1997. Perhitungan 2007 memakai data hingga bulan September.

emisi-karbon1.jpg

Dengan demikian nilai tengah yang mereka pakai untuk menobatkan Indonesia di posisi ketiga kurang sesuai, apalagi mengingat rasio emisi tahunan tertinggi dan terendah yang sangat tajam (13 kali lipat). Hal lain yang perlu diingat adalah estimasi ini semua hanya memasukkan faktor kebakaran hutan tanpa memasukkan nilai daya serap hutan disaat tidak terjadi kebakaran. Dalam perhitungan emisi karbon global beberapa negara sudah memasukkan unsur daya serap hutan mereka, sedangkan untuk hutan Indonesia hal ini belum dilakukan karena belum ada kesepahaman metoda. Kesalahan terakhir adalah asumsi bahwa seluruh hasil pembakaran berbentuk CO2 bukan senyawa karbon lainnya. Nyatalah, bahwa kita harus selalu waspada akan berbagai upaya yang mencoba mendiskreditkan posisi Indonesia dalam post Kyoto Protokol, perdagangan emisi global dan upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kebakaran hutan. Apalagi Indonesia sedang dalam proses ratifikasi UU ASEAN Transboundary Haze. Posisi estimasi emisi karbon ini perlu diangkat dalam negosiasi karbon global serta memposisikan kepentingan rehabilitasi dan pelestarian lahan gambut yang kita miliki.

Posted in Global Climate Change, Klimatologi, Meteorologi, Model Meteorologi, Natural Hazard, Sains atmosfer | 1 Comment »