Kadarsah

Meteorologi dan Sains Atmosfer

Ambisi RI Mengurangi Emisi

Posted by kadarsah pada Januari 4, 2010

Ketika negara besar masih mikir-mikir, di Copenhagen, Indonesia tegas menyampaikan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Secara sukarela, Indonesia akan mengurangi emisinya 26% pada 2020. Di depan peserta sidang COP-15 itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menyatakan, target sebesar itu bisa meningkat hingga mencapai 41% dengan bantuan negara maju. “Kami memang tidak diwajibkan mengurangi emisi, tetapi kami sukarela melakukannya karena kami ingin menjadi bagian dari solusi global,” ujar Presiden SBY. Langkah Indonesia itu, kata SBY, adalah dengan menjaga kelestarian hutan. Karena itu, skema reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD) menjadi bagian penting bagi Indonesia. SBY juga menyatakan, sokongan dana asing akan sangat membantu Indonesia dalam upaya mencegah illegal logging dan kebakaran hutan. “Tanpa bantuan tepat, maka tidak akan terjadi pengelolaan hutan itu,” katanya. Pemerintah RI menyatakan siap melaksanakan berbagai program dalam rangka pengurangan emisi lewat pelestarian hutan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, skema REDD akan dijalankan pada 2012. Namun, sebelum itu, Indonesia harus sudah siap melaksanakan program pengelolaan hutan untuk mencegah deforestasi.

Departemen Kehutanan, menurut Zulkifli, menyiapkan tiga program pengelolaan hutan. Pertama, merehabilitasi hutan kritis lewat kerja sama dengan masyarakat setempat. Targetnya, setiap tahun ada 500.000 hektare lahan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Jawa yang direhabilitasi. “Biayanya akan diambilkan dari APBN,” kata Zulkfili kepada Gatra. Diperkirakan, alokasi dana untuk program itu mencapai Rp 2,5 trilyun-Rp 3 trilyun per tahun. Program kedua adalah merestorasi wilayah bekas hak pengusahaan hutan (HPH) yang rusak. Untuk program ini, dana yang dibutuhkan dipekirakan mencapai Rp 3 trilyun untuk merestorasi 500.000 hektare hutan per tahun. Zulkifli berharap, untuk program ini, ada bantuan dari luar negeri atau swasta nasional. Sedangkan program ketiga adalah pengembangan hutan tanaman industri (HTI). Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk program ini mencapai Rp 7,2 trilyun. Proyek ini hanya akan menyentuh lahan yang kritis, yang luasnya mencapai 300.000 hektare per tahun, untuk ditanami pohon bagi kebutuhan industri. “Pendanaannya diusahakan dari investasi swasta murni, baik lokal maupun internasional,” tuturnya. Sejauh ini, kata Zulkifli, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Antara lain dengan Pemerintah Inggris, yang memberikan bantuan untuk merestorasi kawasan hutan di Jambi. Ada juga Yayasan BOS yang membantu merestorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah (Kalteng). Untuk Jambi, Pemerintah Inggris mengucurkan bantuan US$ 40 juta, sedangkan BOS mengucurkan US$ 30 juta di Kalteng. Sementara itu, dari Pemerintah Norwegia, Departemen Kehutanan mendapat komitmen bantuan US$ 34 juta. GATRA (Dok. GATRA) Selain lewat REDD, Indonesia juga berinisiatif mengurangi emisi dengan menjaga kawasan laut sebagai tempat penyerapan karbon lewat program Coral Triangle Initiative (CTI).

Program ini adalah program kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Solomon. Enam negara itu sepakat untuk menjaga kawasan segitiga karang yang melewati wilayah negara-negara tersebut. Kesepakatan itu dibuat pada awal November lalu, ketika para menteri kelautan dari enam negara tersebut mengadakan pertemuan di Solomon. Hasilnya, Indonesia ditunjuk menjadi ketua CTI dan Manado ditunjuk sebagai sekretariatnya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, mengatakan bahwa CTI menjadi mandat acara World Ocean Conference (WOC) di Manado, beberapa waktu lalu, untuk dibicarakan di forum COP-15. Dalam rangka itulah, pada 14 Desember lalu dihelat acara Ocean Day di Copenhagen yang dihadiri beberapa negara, seperti Inggris, Monako, dan tuan rumah, Denmark. Fadel mengatakan, ke depan CTI akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembicaraan menyangkut perubahan iklim. Untuk itu, dia berupaya agar negara-negara di dunia sepakat untuk membantu menjaga karang di wilayah CTI. Masalahnya, banyak pihak khawatir, skema REDD dan CTI hanya menjadi alat dagang ketimbang aksi menyelamatkan lingkungan. Bernardinus Steny, aktivis dari Civil Society Forum on Climate Justice, mengatakan bahwa ada kecenderungan skema REDD meminggirkan masyarakat adat. Indikasinya, teks REDD yang beredar di COP-15 hanya mencantumkan masalah safeguard dalam pembukaannya. Klausul safeguard menyatakan tentang pengakuan hak masyarakat adat dan keterlibatan mereka secara penuh dalam proses REDD. Safeguard juga disebut untuk melindungi konversi hutan alam. Klausul itu memang telah melibatkan peran masyarakat adat, tapi hal itu tidak diatur dalam bagian implementasi. “Tanpa pencantuman keduanya dalam implementasi menunjukkan, keberadaan safeguard berbasis hak dan pengamanan hutan alam sangatlah lemah,” kata Steny. Lagi pula, klausul safeguard itu hanya bersifat imbauan (to promote) bagi pihak-pihak yang mengerjakan REDD.

Alhasil, usulan itu tidak memiliki konsekuensi kewajiban apa pun. Bentuk norma seperti ini bukan imperatif, melainkan delegatif, sehingga kewenangan untuk menjalankan safeguard bergantung pada pihak yang akan mengerjakan REDD. Keraguan yang sama muncul terhadap CTI. Para aktivis merujuk pada naskah kesepakatan para pihak Protokol Kyoto yang tidak mencantumkan keselamatan nelayan tradisional sebagai prioritas, bahkan dihilangkan dari teks. “Pertemuan itu justru membuat laut jadi ajang perdagangan karbon,” kata Abdul Halim dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Menurut Halim, inisiatif CTI itu mendapat penolakan dari nelayan dan kelompok masyarakat sipil. Proyek ini dikhawatirkan menyingkirkan nelayan tradisional dalam mencari nafkah di laut. Padahal, mandat CTI bukan hanya terfokus pada penyelamatan, melainkan juga mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir. “Bagaimana kemiskinan dientaskan, sementara sektor swasta diberi akses seluas-luasnya dan masyarakat digusur?” ujar Halim. GATRA (Dok. GATRA) Kekhawatiran akan tersingkirnya kepentingan rakyat kecil itu ditepis pihak pemerintah. Zulkifli Hasan mengatakan, kesejahteraan rakyat tetaplah prioritas utama program ini. “Kesejahteraan rakyat justru menjadi perhatian utama. Kalau tidak, nanti mereka malah menebang pohon lagi,” katanya. Pemerintah, masih kata Zulkifli, akan menyediakan 500.000 hektare lahan untuk dikelola rakyat secara berkelanjutan. Nantinya rakyat mendapat bantuan Rp 6 juta untuk menanami 3 hektare lahan dengan pohon yang bermanfaat. “Rakyat di sekitar hutan harus sejahtera,” ia menambahkan. Hal yang sama dikemukakan Fadel Muhammad. Menurut dia, kebijakan CTI itu justru merupakan upaya penyejahteraan rakyat. “Kami akan berupaya supaya nelayan setidaknya bisa berpendapatan minimal Rp 1,5 juta sebulan,” katanya. Karena itu, lewat program Minapolitan yang menjadi bagian dari CTI, Fadel berjanji akan membangun sentra-sentra perikanan. “Akan kami kembangkan di satu wilayah ikan yang memang menjadi unggulan di situ,” tuturnya. Fadel pun menyatakan telah menentukan 56 daerah dan 100 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa wilayah di kawasan timur sebagai sentra ikan. Nanti akan dikembangkan berbagai jenis ikan unggulan daerah, seperti ikan mas, patin, dan kerapu. “Jadi, ini bukan proyek mengavling-ngavling laut. Kekhawatiran itu muncul karena memang masyarakat belum mengerti,” kata Fadel. M. Agung Riyadi (Copenhagen)

[Laporan Khusus, Gatra Nomor 7 Beredar Kamis, 24 Desember 2009]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: